25 C
Semarang
Minggu, 17 Januari 2021

DPRD Kabupaten Magelang Temukan Oknum TKSK Salahi Kewenangan

Menarik

Sektor Pertanian Perkuat Industri Hulu

WONOSOBO, Radarkedu.Id - Tim Kaukus Lingkungan Kabupaten Wonosobo mewacanakan konsep pemberdayaan ekonomi bagi kelompok tani di Desa Sigedang, Kecamatan...

PMI Kota Magelang Persiapkan Donor Plasma Konvalesen

MAGELANG, Radarkedu.Id – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Magelang mulai mempersiapkan dan mengkaji donor plasma darah konvalesen. Kabid Pelayanan Darah...

Harga Kedelai Tinggi, Perajin Tahu Tempe Hanya Bisa Bertahan

WONOSOBO, Radarkedu.Id - Melonjaknya harga bahan baku kedelai sangat berimbas pada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM). Utamanya bagi...

MUNGKID, RadarKkedu.Id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Magelang meminta Pemkab Magelang untuk melakukan evaluasi menyeluruh kinerja tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) di 21 kecamatan. Pasalnya, kinerja TKSK dikeluhkan oleh masyarakat dan juga ada oknum TKSK yang menyelewengkan tanggung jawabnya.

Hal ini ditegaskan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Magelang Grengseng Pamuji Senin (13/7) dalam rapat koordinasi bersama Dinas Sosial, Inspektorat Kabupaten Magelang dan perwakilan TKSK di ruang rapat DPRD setempat. Grengseng menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Magelang, mendorong Dinsos melakukan evaluasi terhadap kinerja TKSK. Dasar ini, kata Grengseng, berdasarkan temuan bahwa ada oknum TKSK disalah satu kecamatan yang tidak bekerja sesuai tugas, fungsi dan pokoknya.

“Memang ada satu kecamatan yang kami nilai TKSK belum bekerja optimal, namun kami mendorong dinsos untuk mengevaluasi seluruh TKSK di 21 kecamatan di wilayah ini. Hal ini penting, agar tujuan utama program jaring pengaman sosial khususnya melalui bantuan pangan nontunai (BPNT) dapat tepat sasaran dan sesuai peruntukannya,” tegasnya.

Grengseng menyebutkan, jika ditemukan adanya oknum TKSK yang kurang optimal bekerja atau bahkan menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya, maka harus diganti. Secara keras, Grengseng meminta agar TKSK tidak memainkan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

“Meski ia melakukan atas nama kebersamaan dan keadilan, regulasi tetap harus ditaati. Copot saja TKSK yang seperti itu. Masih banyak masyarakat Kabupaten Magelang yang jujur dan baik. Jadi kami merekomendasikan, TKSK yang menyalahi regulasi seperti itu, untuk diganti. Jadi Dinsos harus berani mengevaluasi kinerja TKSK. Semoga ini pengalaman pertama dan terakhir di Kabupaten Magelang,” tegasnya.

Sementara, salah satu anggota Fraksi PDIP dari Kecamatan Bandongan Edi Gunawan Yakti mengaku menemukan penyelewengan dalam pendistribusian program JPS khususnya melalui BPNT. Seharusnya, kata Edi, melalui e-warung dengan melibatkan BUMDes di setiap desa, justru dialihkan melalui pemerintah desa dengan sistem bagi hasil.

“Sementara dari hasil penelusuran, hal itu dilakukan oleh salah satu oknum TKSK. Seharusnya menyalurkan dua kali tapi hanya satu kali dan yang satunya tidak disalurkan. Terkait temuan ini, sudah dilaporkan ke Inspektorat Kabupaten Magelang,” urainya.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magelang Iwan Agus Susilo akan mencatat dan memperhatikan masukkan dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut. “Kita pertimbangkan dan akan kita evaluasi,” tukasnya. (had/lis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Sektor Pertanian Perkuat Industri Hulu

WONOSOBO, Radarkedu.Id - Tim Kaukus Lingkungan Kabupaten Wonosobo mewacanakan konsep pemberdayaan ekonomi bagi kelompok tani di Desa Sigedang, Kecamatan...

More Articles Like This