25 C
Semarang
Rabu, 27 Januari 2021

Kholiq Idris : UU Cipta Kerja Marginalkan Kaum Buruh dan Pekerja

Menarik

Santri Khatam 30 Juz Terima Beasiswa Baznas

TEMANGGUNG, Radarkedu.Id - Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten  Temanggung Selasa  (26/ 1/2021) menyerahkan beasiswa tahfidz Alquran kepada 13...

Komunikasi Senjata Utama TNI di Masa Pandemi Covid-19

MAGELANG, Radar Kedu – Kodim 0705/Magelang menggelar sharing komunikasi dan motivasi bersama DR. Aqua Dwipayana di Gedung Prajurit, Rabu (20/1/2021). Sharing...

Belasan Perangkat Desa Dibekali Wawasan Kebangsaan

MAGELANG, Radarkedu.Id –Sebanyak 16 perangkat desa yang lolos seleksi dari 10 desa menerima pembekalan wawasan kebangsaan dari Danramil 22/Tempuran Kodim...

WONOSOBO, Radarkedu.id – Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) terus mendapatkan penolakan dari berbagai pihak. Bahkan para wakil rakyat pun ada yang tidak sepakat dengan undang-undang tersebut. Ketua Fraksi Demokrat Nasional DPRD Jawa Tengah Kholiq Idris mengatakan banyak masyarakat yang merasa terciderai dengan undang-undang tersebut.

“Persoalannya, pengesahan itu terkesan sangat tergesa-gesa tanpa melibatkan stake holder terkait untuk membahas UU ini secara mendalam,” terangnya.

Oleh karenanya Fraksi Demokrat Nasional DPRD Provinsi Jawa Tengah  mendukung penolakan terhadap UU Cipta kerja yang kontroversial tersebut. Menurutnya UU Ciptaker berpotensi merugikan kaum buruh dan pekerja (wong cilik) dengan lebih memperkuat dan menguntungkan kaum pemodal semata. Kaum buruh dan  pekerja berada pada posisi sangat lemah dengan  hanya dijadikan alat dan objek produksi semata.

“Sebagai  bukti marginalisasi sistematis terhadap kaum buruh dan pekerja adalah dimunculkannya pasal-pasal menguntungkan pengusaha. Misalnya saat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan yang  normatif dan subjektif seperti demi kepentingan efesiensi,” terangnya.

Ditambah dalam prosesi PHK bagi karyawan tersebut terjadi penghapusan uang penghargaan masa kerja,  menghapuskan uang pesangon karena PHK dengan peringatan, karena peleburan perusahaan. Pergantian status kepemilikan perusahaan, penghapusan pesangon kepada ahli waris/keluarga jika buruh/pekerja meninggal dunia. Menghapuskan pesangon kepada buruh/pekerja karena memasuki masa pensiun. “Dalam konteks inilah maka UU Ciptaker seakan memberi ruang sangat terbuka penindasan kepada para kaum buruh,” katanya.

Terlebih UU Ciptaker juga berpotensi membuka pintu sebebas-bebasnya bagi masuknya tenaga kerja asing (TKA)  karena tidak lagi mencantumkan ada syarat yang ketat harus memiliki kompetensi tertentu. Dikhawatirkan akan  terjadi gelombang besar masuknya TKA ke tanah air.

Karenanya,  Fraksi Partai Demokrat bisa memahami kekecewaan kaum buruh dan  pekerja dengan memilih berada berpihak bersama wong cilik dan di posisi menolak UU Ciptaker yang nyata-nyata makin merugikan dan melemahkan rakyat kecil. (git/lis)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Santri Khatam 30 Juz Terima Beasiswa Baznas

TEMANGGUNG, Radarkedu.Id - Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten  Temanggung Selasa  (26/ 1/2021) menyerahkan beasiswa tahfidz Alquran kepada 13...

More Articles Like This