25.4 C
Semarang
Kamis, 4 Maret 2021

Menyoal Marwah dan Keberanian KPID

Oleh : Kholik Idris*

Menarik

Hilangkan Jejak, Buang Sabu-Sabu di Apotek

TEMANGGUNG, Radarkedu.Id- Saeful Mahmud, 38 warga Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang kembali mendekam di sel tahanan. Sopir truk...

Mendadak, Anggota Polres Magelang Kota Dites Urine

MAGELANG, Radarkedu.Id– Sebanyak 60 anggota Polres Magelang Kota menjalani tes urine. Itu dilakukan sebagai antisipasi penyalahgunaan narkoba di kalangan aparat...

Korban Hanyut Belum Ditemukan, Tim Hentikan Pencarian

WONOSOBO, RadarKedu.Id - Penambang pasir yang hanyut di Sungai Galuh, Desa Maduretno, Kecamatan Kalikajar belum ditemukan hingga Selasa (23/2/2021)....

UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, mengamanatkan pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), termasuk di Provinsi Jawa Tengah.  KPID sebenarnya memiliki posisi yang sangat vital sebagai lembaga perwujudan partisipasi masyarakat  terhadap kegiatan penyiaran di daerah.

Secara khitah, KPID memiliki posisi, marwah dan manfaat yang strategis  di tengah kehidupan masyarakat yang makin modern, komunal dan dinamis. Utamanya terkait dengan cepat dan terbukanya informasi yang setiap saat masuk dalam seluruh sisi kehidupan masyarakat  yang tidak bisa dibendung.

Dalam konteks inilah KPID memiliki peran besar sebagai representasi  publik untuk memproteksi dan mengadvokasi masyarakat dari intervensi dan dominasi informasi  yang merusak, menyesatkan dan merugikan kehidupannya. Baik secara pribadi, maupun dalam relasi yang lebih luas  dalam konteks kehidupan bersama dalam  berbangsa dan bernegara.

Masyarakat sering menerima atau dipaksa mengikuti informasi yang disajikan oleh pelaku penyiaran dengan tidak mencerahkan, mengandung unsur hoax, bertentangan keluhuran moral, semangat kebangsaan  dan ajaran agama. Memicu jurang ketidakadilan, memiliki visi  berpihak pada pemilik modal,  memunculkan sentimen diskriminatif, memihak pada golongan/kelompok tertentu serta mengeksploitasi secara berlebihan dimensi sensasionalitas demi kepentingan ekonomi semata.

Besarnya persoalan informasi di tengah masyarakat itu mestinya bisa dikawal dan diadvokasi oleh KPID jika memiliki marwah yang kuat dan keberanian yang teruji. Terutama dalam mengeksekusi lembaga atau pelaku penyiaran yang terbukti melakukan pelanggaran hak-hak publik dan merugikan masyarakat.

Dalam konteks inilah seakan tidak seimbang dengan posisi dan kewenangan yang dimiliki KPID. KPID secara kelembagaan terbukti tidak banyak  dikenal (tidak  populer) di hadapan publik. Sehingga terasa kontradiktif dengan poisisinya sebagai lembaga penyambung partisipasi publik.  Hal ini terjadi karena sangat jarang KPID membuat keputusan yang berani, populer dengan mengambil risiko apapun juga demi membela kepentingan  publik.

Ke depan KPID sebaiknya membuat survei atau mencoba menelusuri tingkat pengenalan lembaga ini di tengah masyarakat agar ada barometer sesungguhnya tingkat popularitasnya berada pada level apa.

Rekrutmen anggota KPID yang berlangsung cukup panjang  sampai digelarnya uji kelayakan oleh DPRD Jawa Tengah bidang Hukum dan Pemerintahan (Komisi A) untuk mememilih para anggotanya yang paling layak ditetapkan sebagai komisioner,  mestinya diimbangi dengan terobosan kinerja dan keberanian untuk melindungi  hak-hak publik dalam  menerima atau  memperoleh informasi yang kredibel. Sekaligus berani menjatuhkan sanksi tegas kepada lembaga atau  pelaku penyiaran manapun  juga yang terbukti melanggar UU.

Karena posisinya yang kuat,  maka KPID didorong memberi  kontribusi besar kepada publik, sehingga eksistensi bisa dikenal luas di tengah masyarakat. Posisi KPID yang cenderung berada di zona aman dan nyaman harus segera  dibenahi. Selama ini cenderung berjalan normatif, terlihat kurang berani dalam pemihakannya  terhadap kepentingan publik.

Karena posisinya yang independen sebagai wadah aspirasi publik maka proses rekrutmen harus terbuka dengan melibatkan banyak pihak serta mendapatkan penilaian dari wakil rakyat (DPRD)   bidang hukum dan pemerintahan (Komisi A).

Jika posisi yang kuat dan strategis seperti ini tidak dimanfaatkan dan legitimasi kuat yang diberikan oleh wakil rakyat disia-siakan, dengan tidak menampakkan marwah lembaga yang independen dan berani, maka seakan  seleksi anggota KPID mubazir semata.

Legitimasi kuat  yang diberikan wakil rakyat dalam memilih anggota KPID adalah media demi  mencari komisioner-komisioner terbaik, yang berani dan memiliki visi-misi kuat dalam membela aspirasi kepentingan publik. Anggota KPID harus banyak tampil di publik baik secara kelembagaan maupun personal, agar dikenal masyarakat dan kinerjanya bisa terukur karena sesuai khitahnya sebagai wadah  penyalur partisipasi  publik  terkait masalah penyiaran. Bukan lembaga teknis yang bekerja secara rutin dan normatif semata.

Jika ke depan KPID tetap tidak memiliki gebrakan, tetap berada di zona aman dan zaman (adem ayem) dan posisinya jauh (melangit)  dari persolan-persoalan publik, maka lebih baik di masa depan tidak perlu lagi diadakan fit and proper test oleh wakil rakyat. Karena terasa tidak seimbang dengan output-nya di hadapan publik.

Karena itu, komisioner KPID Jawa Tengah harus mengubah tampilan dengan memberikan terobosan-terobosan yang progresif, populis dan berani memihak kepentingan publik. Lantaran  posisinya yang kuat dilindungi undang-undang. Hal ini bisa dilakukan jika KPID yang akan datang lebih banyak lagi terjun dan berdiskusi dengan masyarakat, memperbanyak koordinasi dengan pemerintah, terutama DPRD  dan LSM, kelompok-kelompok profesional di bidang penyiaran. Agar lembaga ini benar-benar bergigi dan bertaji dalam mengadvokasi kepentingan masyarakat secara adil dan menyeluruh.

Publik sangat tidak berharap, jika KPID Jawa Tengah ke depan hanya terdengar saat masa seleksi, uji kelayakan dan penetapan, namun setelah itu mati suri. Kabarnya menjadi sangat sulit didengar masyarakat luas yang menjadi representasi eksistensinya. Jika kondisi demikian yang kembali terjadi, publik sama sekali tidak merasakan manfaat dari keberadaan KPID. Sehingga proses rekrutmen dari awal sampai akhir terkesan mubazir. Sebagaimana pernyataan:  ada dan tidak ada KPID Jawa Tengah  adalah sama saja. (*/lis)

 *Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terbaru

Hilangkan Jejak, Buang Sabu-Sabu di Apotek

TEMANGGUNG, Radarkedu.Id- Saeful Mahmud, 38 warga Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang kembali mendekam di sel tahanan. Sopir truk...

More Articles Like This